Tanggapan

Name:
nurhasanah

Email: n**.****9@*****.com

Comment:
Sekolah ditenggarong berlomba lomba memperbaiki kualitas, tapi sayang kualitas tersebut diiringi bayaran pungutan formulir pendaftaran dr yg seikhlasnya sampai harga yg mahal, berlanjut pada buku, seragam dan atribut yg bermacam macam yg akhirnya menjadi bisnis koperasi sekolah dg harga mahal yg pada akhirnya itu menjadi keuntungan guru yg menjadi anggota, padahal pemerintah sudah sedemikian rupa memberikan tunjangan pada guru, malah murid masih menjadi sasaran bisnis. Kemudian sekolah kadang masih membebani anak untuk iuran beli hp untk kls, beli korden, beli kipas angin untuk kls mereka dll. Dan disayangkan yg terjadi disekolah negeri. Mohon intruksi tegas dari diknas agar sekolah gratis yg tujuannya membantu bukan malah menjadi bisnis.

Response:
Biaya pendidikan pada satuan pendidikan sebagimana tertuang dalam Standar Pembiayaan Pendidikan terdiri dari biaya Investasi, biaya operasional dan biaya personal. Biaya Investasi dan biaya operasional menjadi tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah sedangkan biaya personal menjadi tanggung jawab masyarakat atau orang tua/peserta didik.

Biaya investasi meliputi pengadaan sarana dan prasarana seperti ruang kelas, kantor, perpustakaan, laboratorium, meubelair, akses jalan, buku-buku pelajaran wajib, buku referensi, pengembangan sumber daya manusia, dsb.

Biaya Operasional meliputi gaji guru, pengadaan peralatan praktek, Alat tulis kantor, biaya kegiatan proses belajar mengajar, biaya kegiatan ekstra dan intrakurikuler, dsb.

Biaya personel meliputi belanja seragam sekolah, biaya transportasi, buku penunjang belajar lainnya, dan biaya pribadi lainnya terkait keperluan pendidikan.

Terkait dengan Biaya Investasi dan Biaya opersaional Kementrian Pendidikan dan Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Kartanegara telah mengalokasikan melalui anggaran kegiatan di Kemendikbud dan Dinas Pendidikan dalam bentuk dana DAK, Blockgrand dan pembangunan/pengadaan sarana dan prasaran sekolah.

Biaya operasional telah disediakan dana BOSNas, BOSDa dan BOSKab ke setiap satuan pendidikan dari jenjang PAUD, SD, SMP, SMA/SMK.

Sedangkan Biaya Personal dipersilahkan kepada orang tua/wali/masyarakat untuk memenuhinya sendiri. Dalam pemenuhan biaya personal Kemendikbud dan Dinas Pendidikan telah mengalokasikan pos khusus bagi keluarga yang kurang mampu didalam dana BOSNas, BOSDa atau BOSKab. Bagi masyarakat atau orang tua yang kurang mampu dapat mengajukan permohonan keringanan atau pembebasan keperluan biaya personal kepada sekolah dengan menyerahkan surat keterangan tidak mampu kepada sekolah. Selain dari pada itu kementrian juga menyediakan beasiswa bagi keluarga yang kurang mampu melalui Program Indonesia Pintar demikian juga Pemkab Kukar telah menyediakan Bea siswa Gerbang Raja yang kesemuanya bertujuan untuk membantu masyarakat untuk memenuhi biaya personal pendidikan. Bagi orang tua yang berstastus PNS kebijakan pemerintah dalam memberikan gaji ke 13 merupakan antisipasi dalam menghadapi tahun ajaran baru di sekolah.

Bagi koperasi sekolah yang menjual baju seragam, Dinas Pendidikan telah menginstruksikan :
1. Lakukan sesuai dengan system pasar ( harga sesuai dengan harga pasar );
2. Tidak harus peserta didik untuk membeli di koperasi sekolah;
3. Memberikan keringanan atau pembebasan kepada peserta didik yang kurang mampu;

Perihal penjualan buku di Koperasi sekolah : Buku-buku sekolah yang sifatnya wajib telah disediakan oleh sekolah melalui dana BOS, Koperasi hanya boleh menjual buku-buku penunjang yang sifatnya tidak wajib dimiliki oleh siswa. Jika ada iuran dari sekolah tanpa surat dan pemberitahuan secara tertulis, maka orang tua/wali berhak untuk menolak dan harus mengkonfirmasi kepada pihak sekolah. Pengadaan HP kelas, korden dan kipas angin kelas menurut hasil konfirmasi dari beberapa sekolah itu merupakan inisiatif dari warga kelas tersebut untuk menjadikan tempat belajar mereka lebih nyaman, lebih enak, memudahkan untuk berkomunikasi terutama terkait masalah pembembelajaran.

Mari kita bangun pendidikan di Kutai Kartanegara secara bersama-sama, ada tanggung jawab sekolah, pemerintah, orang tua dan masyarakat sesuai dengan porsinya masing-masing.

Demikian tanggapan kami, semoga berkenan.

Salam dari kami

Kepala Dinas Pendidikan

Untuk Kritik dan Saran. Klik Disini…
__________________________________________________________________________________________________________